KKP Jelaskan Upaya Pemerintah Memulihkan Ekonomi Nasional Melalui Pemberdayaan Desa

KKP Jelaskan Upaya Pemerintah Memulihkan Ekonomi Nasional Melalui Pemberdayaan Desa

JAKARTA - Upaya pemerintah dalam menguatkan ekonomi desa terus mendapatkan perhatian melalui berbagai program yang menitikberatkan pada perbaikan sektor kelautan dan perikanan. 

Langkah ini terlihat dari target investasi besar yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di mana pengembangan sektor perikanan diarahkan untuk memberikan pengaruh langsung kepada masyarakat pesisir.

Pendekatan pembangunan yang berorientasi pada desa semakin menonjol karena pemerintah menilai bahwa peningkatan kesejahteraan perlu dimulai dari wilayah yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, termasuk desa-desa nelayan. 

Baca Juga

Kemenhub Siapkan Mudik Motor Gratis dengan Kuota Ribuan Unit Pada Libur Nataru 2025

Hal ini tercermin dari pengelolaan sumber daya kelautan yang tidak hanya memperhatikan produksi semata, tetapi juga meningkatkan fasilitas serta kapasitas pelaku usaha di tingkat lokal.

Pemerintah menargetkan investasi sektor perikanan sebesar Rp79,21 triliun pada periode 2025–2029. Angka ini meningkat 74,28 persen dibandingkan capaian lima tahun sebelumnya, dan pada tahun pertama realisasi investasi ditargetkan mencapai Rp13,11 triliun.

Sekretaris Jenderal KKP, Rudy Heriyanto Adi Nugroho, menjelaskan bahwa hingga kini realisasi investasi baru mencapai Rp7,45 triliun, sehingga diperlukan upaya percepatan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat pesisir.

KKP membuka peluang investasi melalui pertemuan Investment and Business Matching untuk mendorong kerja sama dengan mitra dagang internasional. Melalui kegiatan itu, pemerintah menargetkan investasi tambahan sebesar Rp2 triliun.

Pemerintah juga memastikan adanya kemudahan perizinan, insentif, serta peningkatan konektivitas dan keamanan bagi para investor guna memperkuat kepercayaan terhadap sektor kelautan Indonesia.

Program Desa Perikanan dan Pembangunan Kampung Nelayan

Komitmen membangun ekonomi desa juga terlihat melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Melalui program ini, pemerintah menekankan pembangunan sarana dan prasarana produktif secara langsung di wilayah pesisir agar nelayan memiliki fasilitas lengkap untuk meningkatkan aktivitas ekonomi mereka.

Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya KKP, Trian Yunanda, menegaskan bahwa pembangunan ekonomi desa menjadi prioritas besar. Menurutnya, pemerintah kini fokus membangun fasilitas yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, bukan lagi sekadar infrastruktur di pusat kota.

Pembangunan KNMP di Poncosari telah mencapai 55 persen dengan nilai anggaran Rp22 miliar. Fasilitas yang dibangun mencakup tambatan perahu, shelter pendaratan ikan, docking kapal, bengkel mesin, kios perbekalan, sentra kuliner, SPBUN nelayan, hingga sarana ibadah dan unit MCK.

Pemerintah juga menambahkan gudang beku portable, pabrik es portable, mobil berpendingin, coolbox, kapal kecil, mesin kapal, dan alat tangkap bagi para nelayan sebagai dukungan terhadap aktivitas produksi.

Selain pembangunan fisik, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fokus penting. KKP menyelenggarakan pelatihan pengelolaan usaha, operasi penangkapan ikan, keselamatan kerja, hingga teknik penanganan ikan agar nelayan siap mengelola fasilitas baru secara mandiri dan berkelanjutan.

Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan pelatihan diversifikasi usaha melalui pengolahan makanan balita, strategi pemasaran digital, hingga pembuatan NIB dan PIRT sebagai legalitas usaha nelayan di wilayah tersebut.

Kenaikan Produksi Perikanan dan Dampak Ekonomi Desa

Melalui program KNMP, peningkatan produksi menjadi salah satu dampak yang diharapkan. Di Desa Poncosari, produksi yang semula mencapai 276 ton per tahun dengan nilai Rp4,14 miliar kini diproyeksikan meningkat menjadi 361 ton per tahun dengan nilai Rp6,14 miliar.

Kenaikan produksi ini diperkirakan terjadi karena fasilitas penunjang dan armada tangkap yang lebih memadai, serta kualitas pasca-panen yang semakin baik melalui fasilitas cold chain modern.

KNMP juga menyasar peningkatan pendapatan masyarakat nelayan. Saat ini, rata-rata pendapatan nelayan sekitar Rp2 juta per bulan. Dengan adanya intervensi program, pendapatan diproyeksikan meningkat menjadi Rp2,55 juta per bulan.

Bagi banyak keluarga, peningkatan ini memberikan ruang ekonomi yang lebih aman sehingga mereka memiliki kemampuan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Kawasan tersebut dihuni oleh 4.324 kepala keluarga, dengan 230 di antaranya bekerja sebagai nelayan. Melalui integrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih, manfaat program diharapkan dapat langsung diterima masyarakat tanpa proses yang berbelit.

Pemerintah menyebut bahwa pembangunan ekonomi desa melalui program perikanan merupakan investasi jangka panjang karena akan meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperkuat struktur ekonomi lokal.

Pemerataan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan juga selaras dengan kebijakan Ekonomi Biru. Konsep ini menekankan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru.

KKP menerapkan berbagai langkah, mulai dari perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan berbasis kuota, hingga pengembangan usaha perikanan pesisir dan darat yang berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah memperkuat pengawasan kawasan pesisir serta pembersihan sampah plastik melalui partisipasi nelayan. Konsep ini tidak hanya memperbaiki lingkungan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru melalui pengelolaan limbah laut.

KKP juga mengembangkan ocean big data berbasis teknologi satelit untuk meningkatkan kualitas dan ketertelusuran produk perikanan, yang kini menjadi standar penting dalam perdagangan global.

Rudy menuturkan bahwa implementasi Ekonomi Biru dan ocean big data diyakini dapat menghasilkan produk perikanan yang berkualitas, aman dikonsumsi, dan berdaya saing tinggi.

Pendekatan terpadu antara pembangunan fasilitas, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan teknologi menjadi landasan untuk menciptakan ekonomi desa yang lebih kuat dan mandiri.