Pemerintah Pastikan Minyak Goreng Bersubsidi Tersalurkan Secara Merata ke Masyarakat

Pemerintah Pastikan Minyak Goreng Bersubsidi Tersalurkan Secara Merata ke Masyarakat

JAKARTA - Pemerintah berencana mengubah skema distribusi minyak goreng bersubsidi, Minyakita, dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan. 

Melalui skema baru ini, setidaknya 35 persen dari total penyaluran Minyakita akan ditangani oleh BUMN pangan, yakni Perum Bulog dan ID Food.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan bahwa revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang menjadi dasar perubahan ini telah memasuki tahap final. 

Baca Juga

Kemenhub Siapkan Mudik Motor Gratis dengan Kuota Ribuan Unit Pada Libur Nataru 2025

Proses harmonisasi kebijakan diharapkan rampung sebelum periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), sehingga distribusi minyak goreng bersubsidi dapat berjalan lebih efektif dan merata.

Budi menegaskan tujuan utama kebijakan ini adalah menjaga stok dan stabilitas harga minyak goreng selama musim liburan akhir tahun. Dengan melibatkan BUMN pangan, pemerintah berharap distribusi hingga ke tingkat konsumen dapat lebih terkontrol dan tepat sasaran.

Peran BUMN dalam Penyaluran Minyak Goreng

Dalam skema baru, Perum Bulog dan ID Food akan memegang peran strategis dalam memastikan ketersediaan Minyakita di pasar. Langkah ini juga menjadi bentuk koordinasi antara pemerintah pusat dan pelaku industri pangan untuk memperkuat ketahanan pasokan.

Budi menambahkan, revisi Permendag akan menegaskan mekanisme penyaluran yang jelas bagi BUMN, termasuk alokasi kuota dan wilayah distribusi. Dengan langkah ini, pemerintah ingin mencegah potensi kelangkaan serta fluktuasi harga yang dapat terjadi selama periode libur panjang.

Selain itu, keterlibatan BUMN diharapkan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas distribusi, sehingga masyarakat memperoleh minyak goreng bersubsidi sesuai haknya. Kebijakan ini menjadi langkah preventif menghadapi lonjakan permintaan menjelang Nataru.

Pemantauan Harga Kebutuhan Pokok

Selain fokus pada Minyakita, pemerintah juga aktif memantau harga berbagai kebutuhan pokok. Menurut Budi, hingga saat ini kondisi pasar relatif terkendali, dan belum terlihat adanya lonjakan harga signifikan di pasaran.

Pihak pemerintah akan terus berkoordinasi dengan distributor dan pemasok untuk memastikan ketersediaan bahan pokok tetap stabil. Langkah ini meliputi pengawasan distribusi, harga, dan kualitas barang agar masyarakat dapat berbelanja dengan aman dan nyaman selama libur akhir tahun.

Pemantauan ini tidak hanya berlaku untuk minyak goreng, tetapi juga untuk beras, telur, dan komoditas penting lainnya. Strategi pengawasan dilakukan agar tidak ada gangguan pasokan yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas inflasi menjelang Nataru.

Harapan dan Strategi Pemerintah

Budi menekankan bahwa revisi kebijakan dan pengawasan distribusi adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam penyaluran minyak goreng bersubsidi. Dengan peran aktif BUMN pangan, diharapkan distribusi bisa lebih merata hingga ke daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau.

Pemerintah juga mendorong koordinasi rutin dengan seluruh pihak terkait, termasuk produsen, distributor, dan pemerintah daerah, agar harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Pendekatan ini diharapkan mampu meminimalisir risiko lonjakan harga atau kelangkaan di tengah meningkatnya permintaan masyarakat.

Selain menjaga pasokan, langkah strategis ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pemerintah, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman saat membeli minyak goreng bersubsidi. 

Kebijakan ini diharapkan menjadi model kolaborasi efektif antara pemerintah, BUMN, dan industri pangan dalam menjaga stabilitas pasar.