Kebijakan Bank Indonesia Berhasil Menjaga Inflasi November 2025 Tetap Terkontrol

Kebijakan Bank Indonesia Berhasil Menjaga Inflasi November 2025 Tetap Terkontrol

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) November 2025 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus satu persen. 

Inflasi bulanan tercatat 0,17%, sementara secara tahunan mencapai 2,72%. Kondisi ini menandakan bahwa langkah pengendalian inflasi yang dijalankan BI bersama pemerintah pusat dan daerah menunjukkan hasil positif.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menekankan bahwa stabilitas inflasi merupakan hasil konsistensi kebijakan moneter dan sinergi antara BI, TPIP, TPID, serta implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional. “Ke depan, BI meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran pada 2025 dan 2026,” ujarnya.

Baca Juga

Monggo rawuh! 11-14 Desember Grand City Convex Surabaya Jadi Tuan Rumah Livin Fest 2025

Kestabilan inflasi ini juga memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi dan masyarakat, terutama dalam pengelolaan daya beli dan perencanaan anggaran. Kondisi tersebut mencerminkan efektivitas koordinasi antara otoritas moneter dan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga.

Inflasi Komponen Inti dan Volatile Food

Inflasi inti pada November 2025 tercatat 0,17% (mtm), lebih rendah dibanding bulan sebelumnya 0,39%. Komponen inti ini sebagian besar disumbang oleh harga emas perhiasan yang meningkat mengikuti tren global, namun tetap dalam batas terkendali. Secara tahunan, inflasi inti tercatat stabil di angka 2,36%.

Kelompok volatile food mencatat inflasi 0,02% (mtm), relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya. 

Inflasi ini terutama disumbang oleh komoditas bawang merah, yang mengalami kenaikan harga akibat pasokan terbatas karena gangguan cuaca dan kenaikan biaya bibit. Secara tahunan, inflasi volatile food tercatat 5,48%, menurun dibanding bulan sebelumnya 6,59%.

Stabilnya harga kelompok volatile food menunjukkan efektivitas program ketahanan pangan nasional dan sinergi pengendalian inflasi antara BI, TPIP, dan TPID. Langkah ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat jelang momen konsumsi tinggi, termasuk perayaan hari besar keagamaan.

Administered Prices dan Dampak Mobilitas Masyarakat

Kelompok administered prices mengalami inflasi 0,24% (mtm), meningkat dibanding bulan sebelumnya 0,10%. Inflasi ini terutama dipengaruhi tarif angkutan udara yang naik seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan harga avtur. Secara tahunan, kelompok ini tercatat inflasi 1,58%, lebih tinggi dari bulan sebelumnya 1,45%.

Peningkatan harga komponen administered prices menjadi perhatian karena mencerminkan respons pasar terhadap permintaan transportasi yang meningkat. Namun, inflasi tetap terkendali dan tidak menimbulkan tekanan signifikan terhadap tingkat harga umum.

Di sisi lain, sejumlah komoditas masih mencatat deflasi, termasuk daging ayam ras, beras, cabai merah, telur ayam ras, dan kentang. Penurunan harga ini membantu menyeimbangkan tekanan inflasi dari komponen lain, sehingga menjaga stabilitas Indeks Harga Konsumen.

Sebaran Inflasi Wilayah dan Prospek Ke Depan

Sebaran inflasi di Indonesia menunjukkan 28 provinsi mengalami inflasi, sementara 10 provinsi mencatat deflasi. Papua menjadi provinsi dengan inflasi tertinggi sebesar 1,69%, sedangkan Aceh mencatat deflasi terdalam 0,67%. Kondisi ini menunjukkan adanya variasi harga antarwilayah yang masih dalam batas wajar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menambahkan bahwa kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi penyumbang inflasi bulanan terbesar. 

Emas perhiasan memberikan andil 0,08%, tarif angkutan udara 0,04%, bawang merah 0,03%, ikan segar 0,02%, dan wortel 0,02%. Hal ini mencerminkan dinamika harga yang tetap terkendali meskipun terdapat beberapa komoditas mengalami kenaikan signifikan.

Dengan inflasi yang tetap berada dalam sasaran, BI optimistis kondisi ini akan mendorong kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha. Stabilitas harga juga menjadi landasan penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memastikan daya beli terjaga, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.