Mensos Tegaskan Penyaluran Santunan Rp15 Juta untuk Ahli Waris Korban Banjir
JAKARTA - Respons pemerintah terhadap bencana banjir di Sumatra kembali diperkuat melalui penyaluran santunan bagi warga terdampak yang mengalami kehilangan anggota keluarga.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa ahli waris korban meninggal akan menerima santunan sebesar Rp15 juta sebagai bentuk dukungan negara atas musibah yang dialami masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga menyediakan bantuan Rp5 juta bagi korban luka berat, sehingga setiap warga yang terdampak tetap mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan. Bantuan ini menjadi bagian dari rangkaian penanganan yang lebih luas untuk memastikan proses pemulihan berlangsung cepat dan tertata.
Baca JugaPolri Bergerak Cepat Identifikasi Korban Banjir di Sejumlah Daerah Sumatera
Penyaluran bantuan tersebut masuk dalam total dukungan Kementerian Sosial senilai Rp25 miliar yang telah digelontorkan untuk memperkuat penanganan darurat. Bantuan diberikan dalam bentuk kebutuhan natura serta dukungan operasional dapur umum yang dikelola secara kolaboratif bersama masyarakat dan dinas sosial.
Menurut Gus Ipul, total dukungan ini mencakup belanja bahan baku hingga pembiayaan SDM yang bergerak di lapangan untuk memastikan kebutuhan makanan warga dapat terpenuhi setiap hari. Upaya tersebut dilakukan secara terkoordinasi dengan berbagai lembaga demi mempercepat pemulihan.
Gus Ipul menegaskan bahwa langkah pemberian santunan tersebut merupakan bagian dari kerja bersama yang melibatkan banyak unsur pemerintah.
Ia menyebut bahwa seluruh rangkaian penanganan bencana dijalankan sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh lembaga bergerak cepat dan saling mendukung.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah berharap masyarakat yang terkena dampak dapat segera kembali stabil, baik secara fisik maupun psikologis.
Dukungan Dapur Umum dan Keterlibatan Tagana
Untuk memastikan akses makanan bagi warga yang mengungsi maupun yang tinggal di wilayah terdampak, Kementerian Sosial mengoperasikan sekitar 30 dapur umum. Dapur tersebut tersebar di tiga provinsi dan dikelola melalui kolaborasi antara masyarakat setempat dan dinas sosial di daerah.
Setiap dapur umum beroperasi dengan fokus menyediakan makanan siap santap yang dapat diakses cepat oleh korban bencana. Operasional yang terstruktur ini menjadi bagian penting dalam menjaga pemenuhan kebutuhan dasar warga.
Lebih dari 570 anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) terlibat aktif dalam operasional dapur umum tersebut. Kehadiran Tagana menjadi elemen vital, sebab mereka mampu menghasilkan hingga 80 ribu bungkus makanan setiap hari.
Dengan kapasitas sebesar itu, penyaluran kebutuhan pangan bagi warga terdampak dapat dilakukan secara konsisten dan merata. Tagana juga berperan sebagai penghubung di lapangan untuk memastikan distribusi dilakukan dengan baik.
Menurut data Rekapitulasi Terdampak Bencana pada Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Sumatera Tahun 2025 BNPB, jumlah korban meninggal mencapai 753 orang. Selain itu, sebanyak 650 orang dinyatakan hilang dan 2.600 orang menderita luka-luka.
Data tersebut menunjukkan skala bencana yang besar sehingga dukungan logistik dan makanan menjadi kebutuhan mendesak di berbagai lokasi. Pemerintah terus memaksimalkan semua kanal agar seluruh warga dapat terjangkau bantuan.
Rencana Penyediaan Hunian bagi Warga Terdampak
Keberlanjutan penanganan tidak hanya berhenti pada fase darurat, tetapi juga mencakup penyediaan hunian bagi warga terdampak banjir bandang di Sumatra dan Aceh.
Menteri Sosial memastikan bahwa pemerintah akan membangun hunian sementara atau huntara sebagai langkah awal sebelum dilanjutkan dengan pembangunan hunian tetap. Upaya ini dilakukan untuk memberikan ruang hidup yang lebih layak bagi keluarga yang kehilangan rumah akibat bencana.
Kepala BNPB Suharyanto akan memimpin langsung koordinasi penyediaan hunian sementara tersebut. Pembangunan huntara telah masuk dalam perencanaan penanganan lanjutan, termasuk dalam skema penyiapan hunian tetap pada tahap berikutnya.
Pemerintah ingin memastikan bahwa warga tidak terlalu lama berada di tempat pengungsian dengan kondisi terbatas sehingga proses pemulihan kehidupan sehari-hari dapat berlangsung lebih cepat dan manusiawi.
Menurut Gus Ipul, pembangunan hunian menjadi bagian penting dari dukungan pemerintah kepada masyarakat yang kehilangan tempat tinggal. Ia menyebutkan bahwa koordinasi intensif telah dilakukan dengan pemerintah daerah, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Kolaborasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi lokasi hunian, menyiapkan lahan, dan menyusun detail rencana pembangunan yang sesuai kebutuhan warga.
Sinergi Lintas Lembaga untuk Pemulihan Lebih Cepat
Pemerintah melihat bahwa penanganan bencana berskala besar memerlukan sinergi lintas lembaga agar seluruh proses berjalan efektif. Dukungan yang mengalir dari berbagai institusi memperlihatkan besarnya komitmen negara dalam menghadirkan penanganan yang menyentuh seluruh aspek kebutuhan warga.
Dalam situasi darurat, kolaborasi antarinstansi menjadi kunci untuk mempercepat pemulihan dan memastikan tidak ada warga yang terabaikan.
Kementerian Sosial menjadi salah satu lembaga yang mengelola banyak aspek langsung di lapangan, mulai dari kebutuhan pangan hingga bantuan santunan.
Sementara itu, kementerian dan lembaga lain menjalankan peran masing-masing sesuai kewenangan, terutama dalam penyiapan hunian dan rehabilitasi daerah terdampak. Pendekatan menyeluruh ini melibatkan kerja berkesinambungan agar proses pemulihan berjalan terpadu.
Melalui upaya bersama dan dukungan yang terus mengalir, pemerintah berharap masyarakat dapat segera bangkit dari dampak bencana.
Santunan, dapur umum, keterlibatan Tagana, serta pembangunan hunian menjadi bentuk kehadiran negara yang memastikan setiap warga mendapat perlindungan dan perhatian. Dengan sinergi yang terjaga, pemulihan di wilayah terdampak dapat berlangsung lebih cepat dan menyeluruh demi kesejahteraan masyarakat.
Rekomendasi
Berita Lainnya
.jpg)