Konsumsi Solar Naik 6,5 Persen BPH Migas Perkuat Pasokan BBM Kalbar
PONTIANAK – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memberikan jaminan terhadap keandalan stok BBM di wilayah Kalimantan Barat guna menyokong kelancaran arus logistik, roda ekonomi, serta pergerakan warga. Kegiatan peninjauan dilakukan secara langsung mulai dari Integrated Terminal (IT) Pontianak hingga ke beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, mengungkapkan bahwa ketersediaan serta proses distribusi bahan bakar menjadi elemen krusial dalam menjaga rantai pasok komoditas di Kalimantan Barat.
Terlebih, Kota Pontianak memegang posisi yang sangat strategis sebagai urat nadi pemenuhan logistik wilayah tersebut.
Sebagaimana dilansir dari berita sumber, "Sebagai tulang punggung distribusi logistik di Kalimantan Barat, keandalan pasokan dan penyaluran BBM di Pontianak harus terus terjaga," kata Wahyudi saat mengunjungi Integrated Terminal Pontianak, Senin (6/7/2026).
Lonjakan Konsumsi Solar dan Pertalite
BPH Migas mendeteksi adanya tren kenaikan konsumsi BBM di Kalimantan Barat, yang dipicu oleh meningkatnya mobilitas warga dan intensitas angkutan logistik.
Tercatat sampai dengan Juni 2026, penyerapan Jenis BBM Tertentu (JBT) jenis solar mengalami pertumbuhan sebesar 6,5 persen. Sementara itu, untuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) varian Pertalite terkerek naik hingga 2,5 persen.
Kendati volume penggunaan mengalami pertumbuhan, pihak pemerintah memberikan garansi bahwa ketersediaan BBM subsidi maupun kompensasi tetap aman demi menyokong pergerakan ekonomi publik.
Sebagaimana dilansir dari berita sumber, "Pemerintah terus hadir memastikan penyediaan BBM subsidi maupun BBM kompensasi agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan. Bersama PT Pertamina Patra Niaga, kami akan terus memperkuat keandalan pasokan, mengantisipasi potensi hambatan distribusi, serta memastikan penyaluran BBM tepat sasaran," ujar Wahyudi dikutip dari Antara.
Ratusan SPBU Siap Melayani Kalbar
Kini, proses penyaluran BBM di seantero Kalimantan Barat ditopang oleh fasilitas operasional yang terdiri dari 151 SPBU reguler, 75 SPBU yang tersebar di area tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), 42 unit Pertashop, serta 17 SPBU khusus nelayan.
Fasilitas pengisian tersebut beroperasi penuh untuk memenuhi keperluan energi penduduk yang tersebar di dua kota serta 14 kabupaten di area Kalimantan Barat.
Pengawasan Menyasar Jalur Logistik Pelabuhan
Setumpuk agenda pemantauan di IT Pontianak rampung, Wahyudi lantas meneruskan pengecekan ke SPBU yang berlokasi di area Pelabuhan Peti Kemas Pontianak. Kawasan ini merupakan salah satu urat nadi utama bagi pergerakan armada logistik serta bongkar muat barang.
Lewat pengawasan lapangan ini, BPH Migas mengawal langsung aspek ketersediaan pasokan, akurasi takaran mesin pompa, hingga kualitas pelayanan kepada pelanggan. Peninjauan juga diperdalam lewat komunikasi langsung dengan petugas operator, pemilik kendaraan roda empat, hingga para sopir truk barang.
sebagaimana dilansir dari berita sumber, "Hasilnya menunjukkan penggunaan BBM masih dalam batas yang wajar. Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan BBM secara bijak dan sesuai kebutuhan," jelas Wahyudi.
Desakan Penyaluran Subsidi yang Akurat
BPH Migas mengingatkan bahwa sikap bijaksana dalam mengonsumsi bahan bakar menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan energi nasional. Pemerintah pun berkomitmen penuh agar alokasi BBM bersubsidi hanya mengalir ke tangan kelompok masyarakat yang benar-benar berhak.
Wahyudi mengutarakan bahwa BPH Migas bakal mengintensifkan sinergi bersama PT Pertamina Patra Niaga, jajaran pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen terkait untuk mengawal kelancaran distribusi di lapangan.
Komitmen Pertamina Patra Niaga Jalankan Tugas Negara
Region Manager Retail Sales Kalimantan Pertamina Patra Niaga, Addieb Arselan, menyatakan kesiapan penuh korporasi dalam mengeksekusi amanah dari pemerintah terkait pemenuhan dan penyaluran BBM.
sebagaimana dilansir dari berita sumber, "Sebagai badan usaha penugasan dalam pendistribusian BBM dari pemerintah, kami berkomitmen melaksanakan penugasan dengan sebaik-baiknya dan turut memastikan penyaluran BBM bersubsidi diterima oleh masyarakat yang berhak," ujarnya.
Di sisi lain, Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Provinsi Kalimantan Barat, Al Amin, menyampaikan apresiasinya atas kebijakan pemerintah yang tetap menempatkan penyediaan BBM bersubsidi bagi kendaraan angkutan barang sebagai prioritas.
Menurut pandangannya, kepastian pasokan bahan bakar menjadi instrumen vital agar aktivitas pengiriman logistik serta perputaran roda ekonomi masyarakat tidak terhambat.