Kementerian PKP Siapkan Laporan Rutin Bulanan Program Perumahan
JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersiap mempublikasikan perkembangan realisasi program perumahan kepada masyarakat secara rutin pada tanggal 1 setiap bulannya. Kebijakan ini diambil demi mendorong transparansi serta akuntabilitas pengerjaan program yang menyerap anggaran lebih besar di tahun 2026.
Informasi tersebut diungkapkan oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait selepas melakukan pertemuan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta.
Pria yang akrab disapa Ara ini menyebutkan bahwa laporan rutin itu bakal berisi progres dari bermacam program yang sedang digulirkan oleh kementeriannya, salah satunya adalah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Sebagaimana dilansir dari berita sumber, "Nanti setiap tanggal 1 kami akan mengumumkan perkembangan pelaksanaan program kepada publik. Berikutnya akan kami sampaikan pada 1 Agustus," ujar Maruarar dalam keterangan resmi, Selasa (7/6/2026).
Ara menguraikan bahwa publikasi secara berkala ini menjadi instrumen penguatan tata kelola, terlebih karena anggaran Kementerian PKP melonjak dari Rp5 triliun di tahun lalu menjadi Rp12,2 triliun pada tahun ini.
Bagi dia, pertumbuhan dana yang besar wajib dibarengi dengan keterbukaan yang lebih tinggi supaya publik bisa ikut mengawasi jalannya program.
Di samping itu, Kementerian PKP pun sedang mematangkan kriteria bagi masyarakat penerima BSPS. Proses perumusan kriteria ini masih digodok bersama pihak DPR agar senantiasa memegang teguh asas tata kelola yang bersih tanpa menyulitkan masyarakat dalam mengakses bantuan.
Sebagaimana dilansir dari berita sumber, "Harus ada tata kelolanya, tetapi kriterianya juga jangan sampai mempersulit masyarakat. Itu yang sedang kami rumuskan bersama," katanya.
Pada kesempatan berbeda, Kementerian PKP juga sedang mengupayakan akselerasi pembangunan hunian tetap untuk warga yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatera Barat, Aceh, serta Sumatera Utara. Ara menegaskan bahwa pos anggaran untuk pemulihan daerah pascabencana tersebut sudah siap, sehingga proyek di lapangan bisa langsung dieksekusi.
Lewat agenda pertemuan bersama BPK, Kementerian PKP turut mendiskusikan langkah penguatan tata kelola operasional program perumahan menyusul naiknya pagu anggaran 2026.
Topik yang dibahas meliputi kesiapan aspek sumber daya manusia, payung regulasi, hingga sistem pengawasan agar seluruh program kerja terlaksana secara efektif, terbuka, dan tepat sasaran.
