KLH Dorong Program Kredit Biodiversitas untuk Perkuat Keanekaragaman Hayati

KLH Dorong Program Kredit Biodiversitas untuk Perkuat Keanekaragaman Hayati

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup menyiapkan instrumen kebijakan dan implementasi High Integrity Biodiversity Credits untuk memperkuat pembiayaan keanekaragaman hayati nasional. 

Langkah ini menjadi bagian dari strategi untuk menjaga aset ekologis sekaligus meningkatkan nilai ekonomi dari sumber daya alam. KLH menegaskan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati merupakan urgensi nasional yang tidak dapat ditunda.

“Perlindungan keanekaragaman hayati adalah urgensi nasional yang tidak dapat ditunda. Indonesia, sebagai negara mega-biodiversitas terbesar kedua di dunia, memiliki tanggung jawab global untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alamnya,” ujar Hanif. 

Baca Juga

Strategi Jitu Broker Properti Agar Tetap Eksis Di Tengah Persaingan Bisnis Sengit

Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ekosistem secara berkelanjutan. Upaya ini sekaligus menjadi bentuk kontribusi terhadap ketahanan pangan, energi, dan pembangunan ekonomi nasional.

Dalam kegiatan Biodiversity Financing: Pathways through Biodiversity Valuation and Multilateral Benefit Sharing, KLH menghadirkan perwakilan pemerintah, mitra pembangunan, akademisi, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan. 

Forum ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keanekaragaman hayati. Diskusi juga menyoroti mekanisme transparan untuk mendukung konservasi, restorasi ekosistem, dan perlindungan spesies prioritas.

Biodiversity Credits Sebagai Mekanisme Pembiayaan

Instrumen biodiversity credits atau kredit biodiversitas dipandang sebagai mekanisme berbasis hasil yang mendorong kontribusi publik dan swasta secara transparan. Mekanisme ini memungkinkan pendanaan konservasi, restorasi, serta perlindungan habitat dan spesies prioritas. KLH menekankan pentingnya akuntabilitas dan kredibilitas ilmiah dalam setiap implementasinya.

Biodiversity credits menyediakan model pembiayaan inovatif yang menghubungkan nilai ekologi dengan ekonomi. Dengan sistem measurement, reporting and verification (MRV) yang kuat, kontribusi setiap pihak dapat dipantau secara jelas. Hal ini menjadi solusi untuk mengintegrasikan perlindungan lingkungan ke dalam kerangka ekonomi nasional.

Selain itu, KLH menilai instrumen ini dapat mendorong transformasi nilai keanekaragaman hayati menjadi aset ekonomi yang measurable. Implementasi yang tepat akan memperkuat keberlanjutan ekosistem sekaligus meningkatkan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat lokal. Kredit biodiversitas pun menjadi katalis bagi pembangunan berkelanjutan.

Prinsip Implementasi Kredit Biodiversitas

Hanif menegaskan pengembangan instrumen ini harus berlandaskan prinsip kredibilitas ilmiah dan inklusivitas sosial. Tata kelola yang transparan serta penerapan high integrity safeguards menjadi hal penting. Langkah ini memastikan manfaat ekonomi dan ekologis dapat dirasakan secara adil oleh semua pihak.

Sistem measurement, reporting and verification (MRV) menjadi inti dari prinsip tersebut. MRV memastikan setiap kontribusi terhadap konservasi dapat terukur dan dilaporkan secara akurat. Hal ini memperkuat kepercayaan publik dan swasta dalam berinvestasi pada keanekaragaman hayati.

Selain MRV, KLH menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal. Masyarakat yang tinggal di kawasan bernilai konservasi tinggi harus menjadi bagian dari proses. Pendekatan ini menjamin manfaat sosial dan ekonomi seimbang dengan upaya konservasi.

Langkah Strategis Implementasi dan Pilot Project

KLH menyusun draf kebijakan “nature positive” sebagai pedoman implementasi kredit biodiversitas. Kebijakan ini menjadi dasar integrasi nilai keanekaragaman hayati ke dalam ekonomi nasional. Selain itu, KLH bersama mitra menyiapkan pilot project sebagai langkah awal penerapan instrumen tersebut.

Pilot project ini mempertimbangkan kesiapan ekosistem dan potensi manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat sekitar. Implementasi tahap awal akan menyoroti efektivitas kredit biodiversitas dalam meningkatkan konservasi. Hasilnya akan menjadi referensi bagi pengembangan skala nasional.

Tim teknis kredit biodiversitas Indonesia dibentuk untuk merancang kebijakan, standar, dan instrumen implementasi yang kredibel. Tim ini memastikan prosedur dan tata kelola berjalan akuntabel. Dengan struktur teknis yang jelas, keberlanjutan program dapat dijamin.

Penguatan Instrumen Pembiayaan Lainnya

Selain biodiversity credits, KLH juga memperkuat mekanisme Access and Benefit Sharing (ABS) sumber daya genetik. Instrumen ini memastikan pembagian manfaat yang adil sesuai Konvensi Keanekaragaman Hayati, Protokol Nagoya, dan Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Pendekatan ini menyeimbangkan kepentingan nasional dan internasional.

ABS memberikan peluang bagi negara dan masyarakat lokal untuk memperoleh manfaat ekonomi dari pemanfaatan sumber daya genetik. Instrumen ini melengkapi biodiversity credits dalam membangun pembiayaan berkelanjutan. Sinergi kedua instrumen menjadi fondasi kuat bagi perlindungan keanekaragaman hayati nasional.

Dengan kombinasi kebijakan, instrumen inovatif, serta keterlibatan multi-pihak, KLH menegaskan perlindungan keanekaragaman hayati menjadi prioritas strategis. Strategi ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara mega-biodiversitas dan memastikan keberlanjutan ekosistem. 

Langkah tersebut sekaligus memperkuat ketahanan ekologis, sosial, dan ekonomi nasional menuju masa depan yang berkelanjutan.