Anggaran Kemenhub 2026 Fokus pada Infrastruktur dan Keselamatan
JAKARTA - Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub), akan memprioritaskan anggaran sebesar Rp28,48 triliun untuk mendukung berbagai inisiatif strategis yang berkaitan dengan keselamatan transportasi, konektivitas antarwilayah, dan peningkatan kualitas layanan transportasi nasional pada tahun 2026.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa meskipun anggaran besar, fokus utama tetap pada pencapaian hasil yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam sektor transportasi yang menjadi urat nadi perekonomian Indonesia.
Prioritas Anggaran untuk Keselamatan dan Konektivitas Transportasi
Baca JugaDanantara Fokus Penguatan Keselamatan Transportasi di Koto Baru
Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI yang diadakan pada 18 Februari 2026, Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa anggaran untuk Kemenhub tahun 2026 akan diprioritaskan untuk beberapa aspek penting.
Hal ini termasuk peningkatan keselamatan transportasi, penyediaan konektivitas antarwilayah yang lebih baik, serta memastikan bahwa program kerja Kemenhub dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dengan pelayanan yang terbaik.
Menurutnya, alokasi anggaran ini tidak hanya mencakup pembangunan infrastruktur, tetapi juga penguatan sistem yang mendukung keselamatan transportasi untuk mencegah kecelakaan dan meningkatkan kenyamanan para pengguna jasa transportasi.
Dalam beberapa tahun terakhir, Kemenhub telah aktif berinvestasi dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur transportasi, dari jalan raya hingga perkeretaapian, demi mempercepat laju perekonomian dan mendukung konektivitas antar daerah.
Rincian Alokasi Anggaran di Berbagai Sektor
Anggaran Kemenhub untuk tahun 2026, yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan prioritas nasional, akan dialokasikan ke beberapa unit kerja eselon I di lingkungan kementerian tersebut.
Sebagai contoh, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan mendapatkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun, sementara Direktorat Jenderal Perkeretaapian akan menerima Rp5,4 triliun.
Selain itu, anggaran untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat masing-masing sebesar Rp4,8 triliun.
Alokasi tersebut juga mencakup anggaran untuk Badan Kebijakan Transportasi yang diperkirakan mencapai Rp121 miliar, serta Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang mendapatkan anggaran sebesar Rp2,6 triliun.
Kemenhub berencana mengoptimalkan penggunaan dana ini agar dapat memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik dan konektivitas transportasi yang lebih efisien di seluruh Indonesia.
Pengutamaan Anggaran untuk Program Strategis Nasional
Dalam alokasi anggaran tersebut, terdapat pengutamaan sebesar Rp1,35 triliun untuk mendukung program-program strategis nasional yang diarahkan oleh Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.
Hal ini mencakup upaya untuk mempercepat pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional, yang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp221,27 miliar.
Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk stimulus ekonomi, seperti diskon tarif transportasi untuk angkutan penyeberangan, laut, dan kereta api pada periode Natal, Tahun Baru 2025/2026, dan angkutan Lebaran 2026.
Program ini diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp373,97 miliar dan bertujuan untuk mendukung daya beli masyarakat serta mempercepat pemulihan ekonomi.
Satu lagi prioritas besar adalah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang akan fokus pada wilayah Sumatera, khususnya Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dengan perkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp184,69 miliar, program ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur transportasi yang rusak akibat bencana alam. Semua kebijakan ini selaras dengan instruksi Presiden yang ingin mempercepat pembangunan dan pemulihan ekonomi.
Komitmen Kemenhub dalam Meningkatkan Layanan Publik
Menteri Perhubungan juga menekankan bahwa seluruh kebijakan yang diambil oleh Kemenhub pada tahun 2026 akan berfokus pada peningkatan pelayanan publik di sektor transportasi.
Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan menyediakan sistem transportasi yang lebih efisien dan aman.
Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik infrastruktur transportasi, tetapi juga pada aspek penguatan sistem regulasi dan pengawasan yang menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna transportasi.
Salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas pelatihan dan pendidikan untuk SDM di sektor perhubungan, termasuk di bidang angkutan udara, laut, dan perkeretaapian.
Sistem transportasi yang terintegrasi dan berbasis teknologi juga akan diperkuat, dengan implementasi sistem pembayaran digital serta berbagai upaya untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan transportasi.
Program-program seperti ini dipandang dapat mendongkrak kualitas layanan transportasi yang pada gilirannya akan memberi dampak positif terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
Evaluasi Realisasi Anggaran APBN 2025 dan Tantangan ke Depan
Dalam rapat kerja yang sama, Menteri Perhubungan juga memberikan evaluasi mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.
Menurut data yang dipaparkan, realisasi anggaran Kemenhub pada tahun 2025 mencapai 88,88% atau sekitar Rp28,68 triliun dari pagu efektif sebesar Rp32,27 triliun.
Dudy Purwagandhi juga menegaskan bahwa meskipun telah banyak pencapaian dalam pelaksanaan anggaran tersebut, Kemenhub tetap akan menghadapi tantangan besar dalam mengelola anggaran 2026.
Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan transportasi akan membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh pihak terkait. Pemerintah juga akan terus berusaha menjaga agar anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan dengan efisien dan efektif.
Dengan anggaran yang cukup besar dan berbagai program strategis yang akan dilaksanakan, Kemenhub berharap dapat mewujudkan sistem transportasi yang lebih baik, lebih aman, dan lebih efisien, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rekomendasi
